Call Center : 159

callcenter_djid@komdigi.go.id

IAR
IZIN AMATIR RADIO

Izin untuk mendirikan, memiliki, mengoperasikan stasiun amatir radio
dan menggunakan frekuensi radio pada alokasi yang telah ditentukan untuk radio amatir di Indonesia

IKRAP
IZIN KOMUNIKASI RADIO ANTAR PENDUDUK

Izin untuk mendirikan, memiliki, mengoperasikan stasiun radio antar penduduk.

Proses Perpanjangan IAR/IKRAP harus diajukan melalui menu perpanjangan pada sistem dengan mengupdate PAS FOTO RESMI TERBARU dengan latarbelakang warna MERAH untuk IAR atau BIRU untuk IKRAP.

ORARI

Organisasi Amatir Radio Indonesia

Visit

KOMDIGI

Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, DIREKTORAT JENDERAL INFRASTRUKTUR DIGITAL

Visit

RAPI

Radio Antar Penduduk Indonesia

Visit

Informasi Izin & UNAR

Pencarian Callsign IAR/IKRAP

IAR (AKTIF)

45504

IKRAP (AKTIF)

65414

Jadwal UNAR akan datang

Lihat Semua

CAT UNAR BALMON SFR KELAS I MEDAN KE - IV TAHUN 2026

19-04-2026

Balai Monitor SFR Kelas I Medan

UNAR LOKA MONITOR SFR TERNATE KE - II TAHUN 2026

19-04-2026

SMA Negeri 1 Halmahera Selatan

CAT UNAR BALMON SFR KELAS II PALU KE - IV TAHUN 2026

21-04-2026

Kantor Balai Monitor SFR Kelas II Palu Jl. Tadulako Ds. Binangga Kec. Marawola Kab. Sigi

CAT UNAR BALMON SFR KELAS II BENGKULU KE - II TAHUN 2026

22-04-2026

Jl. Bakti Husada No.89, Lkr. Barat, Kec. Gading Cemp., Kota Bengkulu, Bengkulu 38225

CAT UNAR LOKA MONITOR SFR AMBON KE - IV TAHUN 2026

23-04-2026

Gedung Kantor Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Ambon Jl. Tabea Jou Gonsalo Karang Panjang - Ambon

CAT UNAR BALMON SFR KELAS II PONTIANAK KE - IV TAHUN 2026

23-04-2026

KANTOR BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II PONTIANAK

REGULASI

------------------------------------------------------------------------------

Regulasi

PM Kominfo No. 17 Tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Antar Penduduk
Regulasi

PM Kominfo No.12 Tahun 2022 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia
Regulasi

PP No. 43 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Komunikasi dan Informatika
Regulasi

PP No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi
Regulasi

PP No. 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit
Regulasi

PP No. 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNPB yang berlaku pada KemKominfo
Regulasi

UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Regulasi

UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
Regulasi

UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi