Pemberlakuan SP dan Pencabutan Izin pada Sistem Perizinan Daring SDPPI terhitung sejak tanggal 20 September 2019. Setiap pemegang IAR dan IKRAP yang belum menjadi anggota Organisasi, diberikan waktu selama 30 (tiga puluh) hari untuk menjadi anggota Organisasi sesuai izin yang dimiliki. Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud, pemegang IAR / IKRAP belum menjadi anggota Organisasi sesuai izin yang dimiliki, dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 83 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk.

Dalam rangka pencegahan cluster baru penyebaran Covid-19 pada setiap pelaksanaan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR), khususnya pelaksanaan UNAR Non-Reguler, Panitia Pelaksana UNAR wajib mengikuti Panduan dan Pedoman Pelaksanaan UNAR dan harus memperhatikan pengumuman serta ketentuan pencegahan penyebaran Covid-19 dari Pemerintah Daerah dan Satuan Gugus Tugas Pencegahan Penyebaran Covid-19 di wilayahnya masing-masing.

Pakta Keterbukaan Informasi Publik mengenai Biaya yang akan dikenakan kepada Masyarakat terkait Sertifikasi Radio Elektronika dan Operator Radio (REOR), Kegiatan Amatir Radio dan Kegiatan Komunikasi Radio Antar Penduduk (KRAP).